BPJSKes Tj.Balai Gandeng Pemda demi Meratanya Program JKN KIS

banner 468x60

hariancentral.com | Batu Bara – Dalam mempertahankan keberlangsungan Program JKN-KIS, kelancaran pembayaran iuran dan jumlah cakupan peserta merupakan hal yang penting untuk diutamakan. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, seperti halnya dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, Lenny Marlina, mengatakan bahwa peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS yang merupakan program strategis nasional.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“Program JKN-KIS ini membutuhkan peran pemerintah daerah karena merupakan program nasional, tidak hanya program pemerintah,” ungkap Lenny dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Batu Bara Semester II Tahun 2021, Kamis (02/12).

Lenny mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam hal cakupan kepesertaan Program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Batu Bara.

“Kita apresiasi pemerintah daerah karena capaian peserta PBI-JK yang didaftarkan per 31 Oktober 2021 mencapai 43.75% atau 184.841 jiwa sehingga total cakupan kepesertaan di Kabupaten Batu Bara mencapai 74.26% atau 313.716 jiwa,” ungkap Lenny.

Pada kesempatan ini Lenny menyampaikan harapannya untuk penambahan jumlah cakupan kepesertaan dan pembayaran iuran yang lancar dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

“Ke depan kita harapkan agar kepesertaan semakin bertambah, salah satunya penambahan peserta PBI-JK serta pendaftaran seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Terkait pembayaran iuran, kami juga berharap agar pemerintah daerah menganggarkan iuran rutin PNS serta Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu, kita juga harapkan pemerintah daerah terkait kelancaran pembayaran iuran segmen PBPU dan BP. Seperti dari donasi dan CSR Badan Usaha,” imbuh Lenny.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sahala Nainggolan mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam kelancaran pembayaran iuran dan penambahan jumlah cakupan kepesertaan.

“Kita upayakan untuk kelancaran pembayaran iuran rutin. Karena aturan Kementerian Dalam Negeri akan ada sanksi pemotongan DAU bagi yang tidak membayar iuran JKN-KIS,” ungkap Sahala.

Sahala berharap agar Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara dapat didaftarkan secara kolektif ke dalam Program JKN-KIS.

“Kita lihat ternyata banyak yang belum terdaftar atau belum pada segmen yang seharusnya. Untuk 2.227 orang perangkat desa dari 141 desa di Kabupaten Batu Bara, kita harap agar bisa segera didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Batu Bara agar segera menganggarkan iuran JKN-KIS tersebut sesuai Permendagri Nomor 119 tahun 2019,” imbuh Sahala.

Rapat teknis lanjutan pendaftaran Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Batu Bara direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin (06/12), dengan menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Asisten Daerah, Dinas PMD dan BPJS Kesehatan. (Putra)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *