Komite Rakyat Bersatu : Tangkap Dan Lawan Sindikat Mafia Tanah

banner 468x60

hariancentral |  Medan – Tanah memiliki fungsi sosial dan memiliki arti penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar besarnya, hal tersebut tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dimana dalam Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2020 dalam amanatnya mengatakan supaya tanah – tanah yang sudah di duduki masyarakat harus di berikan dan di bagikan kepada rakyat.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Demikian di sampaikan Koordinator Komite Rakyat Bersatu Johan Merdeka ketika berunjuk rasa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, rabu (19/1/2022) di Medan.

Johan mengungkapkan bahwa amanat Presiden tersebut telah di abaikan oleh Pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara sehingga Komite Rakyat Bersatu menilai Tim Inventarisasi dan Investigasi tidak transparan dalam penyelesaian Tanah eks HGU PTPN II dan cenderung kuat berpihak kepada “Sindikat Mafia Tanah” untuk menguasai tanah – tanah eks HGU PTPN II yang berada di pinggiran kota Medan.

Atas dasar itu Komite Rakyat Bersatu yang tergabung dari berbagai Kelompok Tani dari beberapa Daerah menyatakan sikap tegasnya yakni :
1. Laksanakan perintah Presiden RI Jokowidodo untuk Pemberantasan Mafia Tanah

2. Bubarkan Tim Inventarisasi dan Identifikasi yang tidak melibatkan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Tani / masyarakat serta Aktifis Agraria / Pertanahan yang di duga adanya keterlibatan Mafia Tanah di dalamnya.

3. Bentuk Tim yang melibatkan unsur DPRD Prov. Sumut, Akademisi, Aktifis dan Journalis

4. Lakukan Inventarisasi dan Identifikasi langsung kepada rakyat yang berada di atas tanah eks HGU PTPN II untuk memastikan secara Kongkrit data fisik maupun data yuridis

5. Tangkap Gubernur Sumatera Utara, Kakanwil ATR/BPN Sumut, Direksi PTPN II di duga ada keterlibatan dalam skenario sindikat mafia tanah dalam penyelesaian tanah eks HGU PTPN II

6. Selesaikan seluruh konflik agraria/Pertanahan yang terjadi di Prov. Sumatera Utara antara rakyat dengan PTPN II, PTPN III dan PTPN IV, Perusahaan Perkebunan Swasta/asing (Bridgestone), Puskopad (Ramunia), rakyat dengan Al-Wasliyah.

7. Distribusikan tanah kepada rakyat sesuai Perintah Presiden Jokowidodo pada tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang reforma Agraria

8. Siapa pemohon pengukuran tanah eks HGU PTPN II Kebun Helvetia yang di lakukan oleh Tim Inventarisasi dan Identifikasi

9. Batalkan SHM yang di keluarkan di atas tanah eks HGU PTPN II seluas 1000 Ha yang di sinyalir tidak sesuai dengan hasil Matrikulasi Tim B-Plus tahun 2002

10. Stop rencana pembangunan Botanical Garden (Taman Botani) di atas tanah eks HGU PTPN II Desa Marendal I yang sudah di duduki, dikuasai dan di usahai rakyat

11. Distribusikan tanah dan pembangunan rumah kepada buruh, pemulung, abang becak, supir angkot dan rakyat miskin

12. Hentikan kriminalisasi terhadap aktifis/Pegiat agraria/aktifis sosial. (Silalahi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.