Presiden Diminta Ambil Alih Persoalan Tanah di Sumut

banner 468x60

hariancentral.com |  Medan – Kemelut Persoalan tanah eks PTPN II di Deli Serdang menjadi tidak terkendali, Komite Rakyat Bersatu meminta agar Presiden Republik Indonesia IR. H. Jokowidodo untuk segera mengambil alih persoalan tanah di Provinsi Sumatera Utara.

Karena Tim Inventarisasi dan Identifikasi yang di bentuk oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dinilai tidak profesional dan di duga sudah di susupi para Sindikat Mafia Tanah.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Hal tersebut di sampaikan Koordinator Komite Rakyat Bersatu Johan Merdeka ketika usai menyampaikan surat Pemberitahuan kegiatan ke Polda Sumatera Utara, senin (24/1/2022) di Medan.

Johan mengungkapkan bahwa sejumlah Kelompok Tani yang tergabung di dalam Komite Rakyat Bersatu akan ikut serta dalam menyambut kedatangan Presiden Jokowidodo dalam rangka kunjungan kerja di Medan selama dua hari dari tanggal (27-28/1/2022).

Komite Rakyat Bersatu dalam hal ini juga akan ikut serta dalam menyampaikan tuntutan atas sejumlah persoalan tanah di Sumatera Utara. Dimana di dalam Intruksinya Presiden Jokowidodo menyampaikan bahwa Prioritaskan pendistribusian tanah kepada masyarakat sebagaimana UU pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Agraria.

Perlu di ketahui bahwa tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektar adalah buah dari Perjuangan masyarakat dan reformasi, dimana Gubernur Sumatera Utara pada masa itu membentuk Tim B Plus atas tuntutan ribuan masyarakat petani yang melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2002, yang kemudian keluarlah hasil kesimpulan yang sudah jelas Matrikulasinya dan di perkuat dengan SK BPN No. 42.43.44 tahun 2002 dan SK 10 tahun 2004 dengan tidak memperpanjang HGU PTPN II seluas 5.873.06 hektar.

Johan Merdeka juga menambahkan bahwa pengukuran siluman pernah di lakukan oleh Tim Inventarisasi dan Identifikasi pada tanggal 23 Desember 2021 di pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tanpa ada Sosialisasi terlebih dahulu secara tertulis maupun pemberitahuan kepada masyarakat penggarap. Dan pengukuran tersebut tanpa melibatkan perangkat Desa, pihak Kecamatan dan Kepolisian.

Kelompok Tani yang tergabung di dalam Komite Rakyat Bersatu meminta agar Presiden Jokowidodo agar meninjau ulang keberadaan Tim Inventarisasi dan Identifikasi yang di bentuk oleh Gubernur Sumatera Utara karena keberada Tim tersebut di nilai sudah di susupi sindikat mafia tanah.

Adapun Kelompok Tani yang tergabung di dalam Komite Rakyat Bersatu yakni Kelompok Tani Bersih Murni (KTBM) (ketua TM. br Simamora), Kelompok Tani Koptan Rahmad Mandiri (ketua Sahran), Kelompok Tani Anugerah (ketua Rusli Amat RD), DPD FRB Indonesia (ketua Sadikin). Silalahi

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.