Proyek Berbiaya Rp 1,3 Milyar Lebih di Disparbud Karo jadi Sorotan,  Kejari Diminta Turun Tangan

banner 468x60

hariancentral.com |  Tanah Karo :  Pelaksanaan pembangunan proyek Plaza Kuliner berbiaya Rp1309035190,00 di Taman Mejuah juah Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara yang ditangani Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kab Karo sepertinya menyimpan semacam rahasia sehingga menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak berjawab.

Pasalnya Kadisparbud Karo Munarta Ginting,pejabat pembuat komitmen (PPK) Indra Tarigan dan rekanan pelaksana dari CV Trio Kabanjahe berinisial F br S terkesan tertutup dan tidak bersedia dikonfirmasi.

Buktinya Wartawan Central di Tanah Karo yang mencoba menghubungi mereka secara bergantian dan berkali kali baik melalui WA, SMS maupun telepon seluler sampai Rabu (26/1) tidak pernah direspon.

Proyek plaza kuliner tersebut sesuai data proyek dikerjakan selama 120 hari kalender mulai 16 Juli sampai 12 Nopember 2021. Namun nyatanya pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal kontrak.

Kadisparbud Karo Munarta Ginting saat dikonfirmasi waktu itu membenarkan bahwa proyek plaza kuliner tersebut tidak selesai tepat waktu. Kepada rekanan diberi waktu 10 hari pertama tanpa sanksi karena memang pekerjaan terlambat dimulai karena lokasi pembangunan belum kosong. Kalau dalam 10 hari pekerjaan belum selesai maka selanjutnya rekanan akan didenda sesuai peraturan berlaku.Jelas Munarta Ginting.

Nyatanya dalam perpanjangan waktu 10 hari tersebut rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.
Pantauan di lapangan terlihat sampai pada tanggal 23 Desember 2021 para pekerja masih melalukan aktifitas.

Sementara PPK proyek Indra Tarigan tentang perpanjangan waktu itu mengatakan bahwa untuk opsi perpanjangan kontrak harus dimusyawarahkan antara konsultan pengawas, PPK proyek,Kadis terkait dan rekanan pelaksana.Tentang waktu perpanjangan kontrak pihak rekanan yang menentukan.

“Rekanan harus terlebih dahulu membayar uang denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak perhari”, ujar Indra Tarigan saat itu.

Sementara dari pihak Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo terkait proyek plaza kuliner itu diperoleh keterangan bahwa pada 14 Nopember BPKPAD Kab Karo telah melakukan pembayaran tahap II sebesar Rp 740128499.”Dengan adanya pembayaran tahap II tersebut maka seluruh dana pembangunan plaza kuliner tersebut telah dibayarkan sepenuhnya”, terang seorang staf BUD bermarga Ginting.

Keterangan lain dari seorang staf BPKPAD karo berinisial RM yang di konfirmasi di ruang kerjanya Rabu (26/1) mengatakan bahwa atas nama CV Trio pembangunan plaza kuliner Berastagi belum ada pembayaran denda.”kalau sudah dibayarkan dendanya pastinya slip pembayaran denda ada kami terima”, ujar staf BPKPAD tersebut.

Ketika dikonfirmasi terkait pencairan dana proyek dan pembayaran denda perpanjangan waktu kontrak maka Kadisparbud Karo,PPK proyek maupun rekanan yang dikonfirmasi berkali kali tidak bersedia menjawab.

Tetapi pada Kamis (27/1) siang setahu bagaimana diterima pesan WA dari sang kadis.Sudah saya sampaikan ke PPK untuk konfirmasi jurnalis dan media. Katanya melalui pesan WA tersebut.

Ketika hai itu disampaikan pada PPK proyek Indra Tarigan tidak mendapat tanggapan.
Bagaimana proses sebanarnya akan diikuti lebih lanjut.

Terkait hal ini, Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK), Hendra P Hutagalung yang dihubungi Jumat (28/1) pagi sangat menyayangkan sikap bungkam pejabat kadisparbud Karo.

“Pembangunan itu berasal dari uang rakyat. Seyogyanya seluruh informasi dibuka alias transparan sehingga masyarakat Karo tau sejauh mana perkembangan dan progres pembangunan proyek tersebut. Bukannya terkesan ditutup-tutupi. Kami menduga ada yang tidak beres terkait hal ini. Karena itu, LSM Gertak secara tegas meminta penegak hukim baik kepolisian ataupun kejari Karo untuk turun tangan melakukan penyelidikan. Jangan sampai terjadi indikasi penyelewengan baiknitu jabatan, anggaran ataupun kongkalikong antara konyraktor dan oknum pejabat disbudpar Karo,” ucap Hendra.

Kalau perlu kami akan menyurati Polres Karo, Kejaksaan dan juga Disbudbar Karo terkait masalah ini.  *mar/put

?

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.