Aparat Penegak Hukum Diminta Pantau Dana Puskesmas Agara

banner 468x60

hariancentral.com | Kutacane : Institusi penegak hukum, polres dan kejati, polda, KPK, di minta agar andil dan serius memantau realisasi penggunaan dana yang masuk pada seluruh puskesmas yang ada di kabupaten Aceh tenggara (agara).

Besarnya anggaran yang sudah disalurkan pada setiap puskesmas diduga rentan sekali terjadi indikasi tindakan pidana koropsi.yang disinyalir kuat berujung memperkaya diri dan golongan oleh oknum-oknum terkait.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Contoh prinsipil yang bisa dilihat, dana JKN, BOK dan realisasi penggunaan dana Covid ,sumber dana APBN. Selain itu, dana rutin kantor, honor para medis kiranya dapat di lihat secara serius oleh aparat penegak hukum. Sistim dalam pembuat laporan pertanggung jawaban juga diduga rentan sekali terjadi manipulasi tanda tangan yang di lakukan oleh sebagian pihak puskesmas.

Masyarakat repormis pada Central belum lama ini di kutacane menjelaskan, kendati dana untuk pihak puskesmas sistim transfer dari dinas ke puskesmas, namun disinyalir,sistim itu diduga tidak menghentikan indikasi koropsi yang di lakukan.

Bahkan ironisnya, dana untuk honor staf puskesmas juga di sinyalir terpangkas.

Selain itu, indikasi pungli alias setor menyetor juga kuat dari dulu terjadi sehingga berdampak pada penerima hak tetap di rugikan.

Kita mengharapkan, agar penegak hukum bisa memantau anggaran yang masuk pada setiap puskesmas agar uang rakyat itu bisq berjalan dengan baik.

Selain itu, pihak staf dan medis jangan sempat dirugikan. “Dalam waktu dekat.kita juga akan terus dalami realisasi penggunaan anggaran yang masuk pada pihak puskesmas,seperti JKN Dan BOK. Serta rutin kita akan lihat rencana kegiatan anggaran mereka agar bisa di sesuaikan dengan laporan pertanggung jawaban mereka serta fakta bukti di lapangan,”jelas masyarakat repormis.(dar)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.