Kementerian ATR/BPN Dan Gubsu Tidak Melaksanakan Instruksi Presiden

banner 468x60

hariancentral. Com I Medan – Konflik agraria/pertanahan yang terjadi di Sumatera Utara masih terus terjadi antara rakyat dengan PTPN 2,3,4, Kebun Swasta, Kebun Asing (PT.Bridgestone), Puskopad (Ramunia), rakyat dengan Al-Wasliyyah, belum lagi konflik dengan perkebunan/perusahaan dengan masyarakat Adat yang belum terselesaaikan.

Situasi ini diperparah dengan penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 Hektar yang sudah diperintahkan Presiden Jokowi kepada Gubernur Sumatera Utara ketika rapat terbatas di Istana Negara pada tanggal 11 Maret 2020 lalu agar segera diselesaikan dan didistribusikan kepada rakyat, sehingga Gubernur Sumatera Utara membentuk TIM Inventarisasi & Identifikasi.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Hal tersebut di sampaikan Johan Merdeka selaku Koordinator Komite Rakyat Bersatu ketika melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, rabu (2/2/2022) di Medan.

Johan mengungkapkan bahwa Gubernur Sumatera Utara secara sepihak membentuk TIM tanpa mengikutsertakan / melibatkan unsur muspida lainnya yaitu DPRD Sumut, kelompok tani/masyarakat maupun aktifis/penggerak agraria di dalamnya. Perlu diketahui, bahwasanya Tanah EKS HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 Hektar adalah buah dari perjuangan rakyat dan reformasi, dimana Gubernur Sumatera Utara pada masa itu membentuk Tim B Plus atas Tuntutan Puluhah Ribu Masyarakat Petani yang melakukan aksi Unjuk Rasa ke Kantor Gubernur, yang pada tahun 2002 keluarlah hasil kesimpulan yang sudah jelas MATRIKULASI-nya dan diperkuat dengan SK BPN No.42,43,44 tahun 2002 dan SK 10 tahun 2004 dengan tidak memperpanjang HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 Ha.

Namun ternyata TIM Inventarisasi & Identifikasi yang dibentuk Gubernur Sumatera Utara saat ini terindikasi dan diduga kuat serta disinyalir ada keterlibatan MAFIA TANAH di dalamnya, diantaranya Tidak Adanya Sosialisasi kepada kelompok tani/masyarakat yang berada di atasnya.

Mendistribusikan dan memberikan Sertifikat kepada UMSU yang tidak masuk dalam MATRIKULASI Tim B-Plus tahun 2002, Melakukan Pengukuran yang dilakukan oleh TIM Inventarisasi & Identifikasi di Tanah Eks HGU Kebun Helvetia yang tidak di ketahui siapa pemohonnya, pengajuan permohonan pelepasan dan pendistribuan dari kelompok tani yang tidak di respon.
tidak menjelaskan kepada publik siapa-siapa saja penerima Sertifikat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 yang lalu di gedung Aula T.Rizal Nurdin.

Dari situasi ini Komite Rakyat Bersatu menilai bahwasanya TIM Inventarisasi dan Investigasi tidak transparan dalam penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN 2 dan cenderung berpihak dan diduga kuat ada skenario besar dan adanya sinyalemen keterlibatan MAFIA TANAH di dalamnya untuk menguasai Tanah-tanah Eks HGU PTPN 2 yang berada di sepinggiran Kota Medan. Atas dasar itu kami dari Komite Rakyat Bersatu, yang didalamnya tergabung sejumlah Kelompok-kelompok tani yang berada di sejumlah daerah menyatakan sikap :
Lakasanakan Perintah Presiden Jokowi untuk Pemberantasan Mafia Tanah,
Bubarkan TIM Inventarisasi & Identifikasi yang tidak melibatkan DPRD Sumatera Utara, Kelompok Tani/masyarakat serta Aktifis Agararia/Pertanahan, yang diduga adanya keterlibatan Mafia Tanah di dalamnya.

Bentuk Tim Penyelesaian Tanah di Sumatera Utara yang langsung dibawah Presiden. Lakukan Inventarisasi & Identifikasi langsung kepada rakyat yang berada di atas Tanah Eks HGU PTPN II untuk memastikan secara kongkrit data Fisik maupun Data Yuridis.

Tangkap Gubernur Sumatera Utara, Kakanwil ATR/BPN Sumut, Direksi PTPN II diduga ada keterlibatan dalam skenario Sindikat Mafia Tanah dalam Penyelesaian Tanah Eks HGU PTPN II. Selesaikan seluruh konflik agraria/pertanahan yang terjadi di Sumatera Utara antara rakyat dengan PTPN 2,3 & 4, Perusahaan Swasta, Kebun Asing (PT.Bridgestone), PUSKOPAD (Ramunia), Rakyat dengan Al-Wasliyah.

Distribusikan Tanah kepada Rakyat sesuai Perintah Presiden Jokowi pada tahun 2019 & tahun 2020 dan Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Siapa Pemohon Pengukuran Tanah Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi & Identifikasi beberapa waktu yang lalu.

Batalkan SHM & daftar nominatif yang sudah dikeluarkan di atas Tanah Eks HGU PTPN II seluas 1000 Hektar lebih yang disinyalir tidak sesuai dengan Hasil MATRIKULASI TIM B-PLUS tahun 2002. Dan STOP… Rencana Pembangunan Botanical Garden (Taman Botani) di atas tanah Eks HGU PTPN 2 Desa Marindal -1 yang sudah diduduki, dikuasai & diusahai oleh masyarakat. Distribusikan tanah dan pembangunan rumah kepada buruh,pemulung,abang becak,supir angkot,dan rakyat miskin lain.(silalahi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.